Selamatkan Demokrasi, Bawaslu: Yuk Ciptakan Pilkada Anti Politik Uang
Kabupaten Bandung,
Saat ini, Kabupaten bandung tengah menjalani ajang pemilihan kepala daerah. Dan banyak cara yang dilakukan oleh para calon kandidat untuk menciptakan ruang-ruang politik kepada warga agar memilih dirinya pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.
Bahkan, tidak sedikit para tim sukses calon kandidat menghalalkan berbagai cara dan salah satunya adalah politik uang. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Bandung mencanangkan gerakan anti politik uang di 10 desa yang ada di Kabupaten bandung.
Bahaya dalam politik uang memang sangat luas dampaknya, dan bisa merusak citra demokrasi yang saat ini sudah lama terbangun. Hal ini dikatakan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat Sutarno saat melaksanakan Deklarasi Desa Sadar Pengawasan dan Antipolitik Uang di Pangalengan, Kabupaten Bandung.
“Saat ini Kabupaten Bandung tengah menjalankan Pilkada 2020. Dan untuk menciptakan agar Pilkada berlangsung, umum, bebas, rahasia dan berkualitas sehingga masyarakat seluas-luasnya bisa menikmati hasil pembangunan, maka agar politik uang harus ditolak secara tegas,” kata Sutarno.
Deklrasi Desa Sadar Pengawasan dan Antipolitik uang diikuti oleh 10 kepala desa terpilih berdasarkan sejumlah pertimbangan di Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bandung diantaranya mereka yang mengikuti kegiatan ini dianggap memiliki komitmen tinggi dalam menjaga agar pesta demokrasi terbebas dari politik uang.
Terhadap 10 kepala desa yang terpilih tersebut diharapkan menjadi prototipe bagi perangkat dan warganya bahwa yang bersangkutan bersungguh-sungguh akan menjalankan amanat undang-undang terkait Pilkada seperti tidak terlibat dalam kampanye untuk salah satu pasangan calon (paslon) di Pilkada 2020.
“Saya apresiasi setinggi-tingginya atas kesediaan para kades mudah-mudahan agenda ini harus memberikan inspirasi bagi desa lainnya,” ucapnya.
Sementara itu Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Kahpiana mengatakan praktik politik uang dalam pesta demokrasi sudah menjadi musuh demokrasi. Karena musuh itu perlu dijauhi, maka politik uang demikian bisa mendatangkan malapetaka diantaranya melahirkan korupsi dan kerugian warganya.
“Saya berharap 10 kades yang dipilih dari 270 kades lainnya ini merupakan prototipe bagi kepala desa lainnya karena mereka dianggap mempunyai komitmen dalam menjaga sehatnya demokrasi,” pungkasnya. (Tm/Sly)