Koordinasi Lintas Agama dan Lintas Sektoral, Bupati Bandung Dadang Supriatna Sebut Jangan Ego Sektoral

Koordinasi Lintas Agama dan Lintas Sektoral, Bupati Bandung Dadang Supriatna Sebut Jangan Ego Sektoral

Kabupaten Bandung,

Bupati Bandung Dadang Supriatna hadir di tengah-tengah kegiatan Koordinasi Lintas Agama dan Lintas Sektoral di Lingkungan Pemerintah dan Kemenag Kabupaten Bandung dengan tema “Menggagas resolusi tuntas menuju Kabupaten Bandung lanjut Bedas”.

Kegiatan keagamaan yang digelar di Hotel Sutan Raja Soreang Kabupaten Bandung pada Kamis (1/8/2024) ini, dihadiri para tokoh agama, yaitu tokoh agama Islam, Kristen, Hindu, Katolik, dan Protestan. Dari unsur Dai Kamtibmas, Penyuluh Agama se-Kabupaten Bandung turut hadir.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Cece Hidayat, dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah juga turut hadir dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Ikatan Penyuluh Agama RI (Ipari) Kabupaten Bandung ini.

Bupati Bandung mengatakan bahwa pelaksanaan silaturahmi lintas agama ini untuk tetap mempertahankan kondusifitas di Kabupaten Bandung.

“Jangan ego sektoral. Lepaskan pemikiran-pemikiran yang negatif. Maka dari itu, saya sangat bangga dan rindu hari ini bisa bertemu seluruh tokoh agama yang ada di Kabupaten Bandung atas prakarsa Ketua Ipari yang diperkuat Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bandung,” ujarnya.

Ia berharap pertemuan tersebut minimal dilaksanakan setahun sekali dan lebih bagus tiga kali dalam setahun.

“Ini wajib, karena penyuluh agama ini yang berperan langsung kepada masyarakat,” kata Bupati Dadang.

“Kita jangan sombong, bahwa kita punya jabatan. Tapi ingat sebelum negara kita merdeka, apa yang sudah diperbuat pahlawan-pahlawan kita yang gugur pada saat itu. Kita tahu negara kita dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Kemudian dijajah Jepang,” jelasnya.

Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS ini menyebutkan, pada masa penjajahan itu ada peran dan gerakan pemuda dan sebagainya, sehingga kompak bersatunya tokoh-tokoh agama.

“Saat itu kalau gak salah ada dua tokoh agama yang minta kepada tokoh nasional, Soekarno Hatta untuk membacakan proklamasi, barulah kita bisa merdeka,” tuturnya.

“Setelah merdeka apa yang harus kita lakukan. Sementara kemerdekaan kita sudah masuk sekitar 79 tahun ini. Bangsa kita sudah merdeka. Selama 79 tahun apa yang sudah kita lakukan. Sampai mana pemahaman Pancasila dan butir butir Pancasila. Sejauh mana memahami Undang-undang Dasar 1945,” ungkapnya.

Kang DS mengingatkan tidak boleh menganggap remeh pada seseorang. Tidak boleh ego sektoral. Tidak boleh merendahkan seseorang.

Untuk itu, Kang DS mengucapkan terima kasih kepada Ketua Ipari yang sudah menginisiasi berkumpulnya dengan para tokoh agama yang ada di Kabupaten Bandung.

“Jujur saya baru pertama kali pertemuan seperti ini, selama saya menjabat Bupati 3 tahun 3 bulan,” katanya.

Ia pun mengucapkan permohonan maaf baru saat ini bisa berkumpul dengan para tokoh agama. Kang DS juga mengucapkan terima kasih bisa dilaksanakan kegiatan tersebut.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini turut mensoailsiasikan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung sudah mengalami peningkatan dari semula Rp 960 miliar pada tahun 2021 dan saat ini sudah meningkat menjadi Rp 1,4 triliun.

“APBD Kabupaten Bandung pun meningkat yang sebelumnya Rp 4,6 triliun saat ini sudah mencapai 7,51 triliun,” jelasnya.

Kabupaten Bandung sudah meraih sekitar 350 penghargaan. Penghargaan ini bukan hasil kerja sendiri, tetapi hasil semua masyarakat Kabupaten Bandung.

“Kenapa ini bisa meningkat? Karena kondisi Kabupaten Bandung kondusif. Kenapa kondusif, karena akur. LSM tidak mengganggu investasi. Tokoh agama memberikan pencerahan kepada umatnya. Artinya ada peran dari bapak ibu yang hadir saat ini,” ujarnya.

Tak hanya itu, Bupati Bedas ini mengungkapkan 13 program prioritas sudah berjalan. Di antaranya, program insentif guru ngaji pada bidang keagamaan. Program insentif guru ngaji itu bagian dari mengimplementasikan misi keempat Kabupaten Bandung Bedas, yaitu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan. (*)