BP2MI Dorong Negara Fasilitasi Pekerja Migran
Kabupaten Bandung,
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) Benny Rhamdani meminta agar negara bisa menanggung dan memfasilitasi biaya keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Dirinya, mengaku Pekerja Migran Indonesia (PMI), merupakan pahlawan untuk negara. Apa yang sudah mereka lakukan untuk negara sangat besar sebagai penyumbang devisa untuk negara.
“Jadi mimpi saya ke depan adalah biaya passport, biaya visa, asuransiBPJS TK, tiket pesawat, biaya pelatihan,medical check up itu ditanggung oleh negara. Karena kalau negara menanggung ini, negara gak rugi,” ujar Benny saat ditemui di Ciparay, Rabu 26 Desember 2023.
Ditambahkan Benny, rata-rata para PMI yang bekerja di luar negeri itu harus mengeluarkan biaya sebesar Rp30 juta per orang.
Sehingga, jika dihitung dalam setahun, ada sekitar 270 ribu orang dengan anggaran Rp30 juta per orang. Negara hanya mengeluarkan Rp8,2 triliun per tahun.
Sedangkan pemasukan devisa yang diperoleh negara dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) sangatlah besar.
“Sementara Pekerja Migran Indonesia (PMI) memberikan negara Rp159,6 triliun per tahun, atau setara Rp20 juta. Negara hanya menanggung Rp6 triliun, PMI mengembalikan ke negara Rp159,6 triliun,” tuturnya.
Selain itu, Benny mendengar, ketika Pekerja Migran Indonesia (PMI) ingin bekerja rata-rata harus menjual harta keluarga, menggadaikan sertifikat kendaraan, rumah atau pinjam ke Rentenir, sehingga hal tersebut tidak menyelesaikan masalah.
“Kita tidak ingin para pahlawan Devisa ini, bekerja untuk mewujudkan mimpi mereka untuk ekonomi keluarga terjamin, untuk anak-anak mereka tidak terputus pendidikannya. Kemudian, agar saat dia bekerja, keluarganya tidak mengalami masalah sosial,” ucapnya.
Melihat kondisi seperti itu, Benny menilai, jika negara harus bisa mengintervensi dengan menyiapkan anggaran untuk biaya modal penempatan.
“Maka, masalah satu soal pekerjaan dia bisa dapatkan tapi dia terjebak pada masalah rentenir, gajinya akan habis untuk membayar bunga rentenir. Sehingga negara harus intervensi dengan menyiapkan anggaran untuk modal biaya penempatan,” jelasnya.
Selain itu, Benny menyebutkan bahwa pihaknya sudah memperjuangkan hal ini ketika dirinya masuk ke BP2MI.
“Sudah menjadi perjuangan saya sejak saya masuk BP2MI, tapi hingga hari ini gol. Tapi saya selalu memotivasi agar ini menjadi perjuangan ideologis yang tidak berhenti, sudah banyak lah yang diberikan PMI buat negara ini. Sehingga wajar, negara berbagai kemudahan atau memberikan fasilitas bekerja dengan pembiayaan gratis,” pungkasnya. (TM)