Bawaslu Akui Pelanggaran Pilkada Mayoritas ASN
Kabupaten Bandung,
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung mengatakan berdasarkan data temuan dan laporan yang sudah masuk mencapai 40. Dan 33 diantaranya adalah mengenai pelangaran netralitas ASN.
Terkait pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Bandung langsung menindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Karena memang bukan kewenangan Bawaslu dalam memberikan sanksi terhadap ASN.
Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bandung Komarudin mengatakan selain laporan mengenai pelanggaran netralitas ASN, ada 7 laporan yang mengandung unsdur pidana.
“Memang berdasarkan data laporan yang ada di Bawaslu, paling banyak adalah pelanggaran netralitas ASN. Kemudian 7 laporan yang mengandung unsur pidana sudah kita serahkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti,” kata Komarudian kepada suarabandungnews.com.
Kemudian, lanjut Komarudin ada satu laporan yang saat ini sudah masuk pembahasan tiga atau ruang penyidikan yaitu dikepolisian.
“Sebetulnya ada 12 laporan yan masuk ke Bawaslu terkait unsur pidana, namun 7 yang memang memenuhi unsur pidana. Sedangkan yang 1 berdasarkan saksi dan fakta-fakta yang ada memenuhi unsur pidana, tegasnya.
Terkait netralitas ASN dalam pemilu baik itu Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Kepala Daerah selalu menjadi isu yang menarik.
Berdasarkan kajian analiasis dan empiris di lapangan, bahwa dalam ajang pemilu seperti dalam pilkada netralitas ASN bisa dikatakan tidak penuh 100 persen. Hal ini dikatakan Analis politik dari universitas UNIS, Dosen Fisip dan direktur eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul.
“Ketika yang maju dalam pilkada petahana, maka bisa dipastikan tidak ada ASN yang netral 100 persen. Hal itu bisa dilihat banyaknya anggaran ditahun-tahun terakhir yang menguntungkan petahana. Dan ini wajar terjadi,” katanya.
Dijelaskan Adib kembali bahwa Aparatur Sipil Negara yang punya jabatan strategis dan fungsional akan mendukung petahana. “Jelas mereka mendukung petahana, karena takut jabatannya digeser. Apalagi kalau yang menang nantinya adalah kandidat dari petahana tersebut,” pungkasnya. (Tm/Sly)